Guru Besar UGM: Masih Ada Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Belum Bikin Rakyat Makmur

Yogyakarta -Indonesia menjadi negara yang sering mendapat ‎pujian karena dianggap berhasil menjalankan sistem politik demokratis dan punya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun demokrasi dan pertumbuhan yang tinggi belum berdampak signifikan bagi kemakmuran rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM Prof Dr Wahyudi Kumorotmo MPP dalam Seminar Nasional bertajuk "Politik Anggaran: Antara Subsidi dan Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga Miskin" di gedung Masri Singarimbun, Jalan Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta, Kamis (4/12/2014).

‎"Pada saat yang bersamaan, Indonesia memiliki kelemahan tata kelola (dalam sistem demokrasi) yang mendasar karena masih tingginya tingkat korupsi politik serta penyalahgunaan anggaran publik yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Wahyudi menyampaikan kelemahan tata kelola dalam sistem demokrasi inilah yang mengakibatkan walau pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak memberi dampak yang signifikan kepada kemakmuran rakyat.

"Lagipula, jangan-jangan pertumbuhan itu (ekonomi) tinggi karena memang rakyatnya yang bekerja lebih keras?" tanya Wahyudi.

‎Ditambah lagi dengan begitu banyaknya kepentingan Politik yang menyandera anggaran Publik (APBN). Sehingga sekali lagi, kepentingan Publik tak lagi tercermin dalam anggaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

"Sebagai akibatnya pola belanja publik gagal menjadi daya dorong untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata," kata Wahyudi.

‎Menurutnya, korupsi politik maupun birokratis begitu parah di Indonesia demikian parah sehingga menggerogoti APBN dan APBD. Korupsi politik merujuk terlibatnya anggota DPR dan DPRD sedangkan korupsi birokrasi merujuk pada pejabat negara, jajaran penegak hukum, dan birokrat.

"Anggaran yang sehat adalah apabila tidak lagi mengandalkan sumber-sumber ekstraktif dari sektor pertambangan dan kehutanan seperti di Indonesia," imbuhnya(sip/hen)